14.9 C
London
Saturday, September 19, 2020

Izin Pertambangan Kewenangan Pemerintah Pusat

Jalina dan Tapagale merupakan dua lokasi kegiatan penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Banyak warga baik dari Desa Bakan, Kecamatan Lolayan maupun dari daerah sekitar menambang di lokasi tersebut. Padahal daerah ini adalah konsesi izin kontrak karya PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal ini cukup memprihatikan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup parah karena di beberapa lokasi kegiatan penambangan sudah menggunakan alat berat sehingga tidak diketahui bagaimana mereklamasinya kembali.

Lebih parah lagi di lokasi ini sering terjadi kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa. Sudah ada puluhan penambang yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Hal inilah yang turut mendorong aparat penegak hukum melakukan kegiatan penertiban.

Data menyebutkan sepanjang 2019 sampai Juli 2020, sudah beberapa kali dilakukan kegiatan penertiban. Pada Juni-Juli 2019 dilakukan operasi penertiban yang berlangsung selama sebulan yang dilakukan Polres Kotamobagu. Selanjutnya pada Desember 2019, kembali dilakukan operasi penertiban gabungan Kodim dan Polres Kotamobagu. Pada 17 Maret juga dilakukan penertiban oleh Kapolda Sulut di Tanoyan. Dilanjutkan pada 18 Mei dilakukan operasi gabungan Polres Kotamobagu. Kemudian pada 19 Juni silam kembali dilakukan kegiatan penertiban oleh Kapolres Kotamobagu Prasetya Sejati di Bakan. Operasi terakhir dilakukan setelah terjadinya lagi kecelakaan yang menyebabkan seorang penambang meninggal dunia.

Sayangnya berbagai upaya penertiban ini belum berhasil menghentikan kegiatan aktivitas penambangan ilegal di daerah tersebut. Bahkan yang terjadi banyak warga penambang yang secara diam-diam pergi menambang dan mengolahnya di lokasi yang aman.

Dalam perjalanan waktu muncul desakan agar Pemerintah Kabupaten Bolmong mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk wilayah tersebut. Beberapa waktu lalu masyarakat penambang Desa Bakan, Kecamatan Lolayan melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Bolaang Mongondow. Mereka menyampaikan tuntutan menerbitkan WPR di daerah yang selama ini menjadi lokasi PETI.

Kabag Hukum, Ditjen Minerba, Kementrian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menjelaskan saat ini IPR (Izin Penambangan Rakyat) diterbitkan berdasarkan penetapan WPR yang sudah disetujui Menteri setelah direkomendasikan oleh Gubernur. “WPR ditetapkan di wilayah yang bebas dari eksisting perizinan baik Kontrak Karya maupun izin lain. Bila wilayah tersebut masih merupakan wilayah izin pihak lain maka tidak bisa diterbitkan WPR dan IPR,” terangnya.

Karena belum kunjung mendapat jawaban, maka elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Bakan (AMDB) menyambangi PT JRBM. Kelompok ini meminta diberi ruang untuk menambang di lokasi yang selama ini jadi areal PETI.
Keinginan ini tentu tidak mudah karena lokasi tersebut masih menjadi wilayah kerja PT JRBM. Sementara PT JRBM selama ini menjadi kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.

“Sebagai kontraktor tambang dari pemerintah, secara aturan kami tunduk pada Pemerintah Pusat sehingga kami menunggu putusan Pemerintah Pusat. Kami berharap Pemerintah Daerah juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” terang Eksternal PT JRBM Seno Broto.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pekan lalu juga mengadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida). Rapat tersebut dihadiri antara lain Wakil Bupati Yani Roni Tuuk, Ketua DPRD Welti Komaling, Dandim Bolmong, Polres Kota Kotamobagu mewakili Polres Bolmong dan Komisi I DPRD Bolmong.

Dalam pertemuan tersebut sempat muncul klaim bahwa dua lokasi yang selama ini jadi areal PETI yakni Jalina dan Tapa Gale belum ada Dokumen AMDAL. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Bolaang Mongondow Febrianto Tangahu. Padahal AMDAL merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan operasi pertambangan.

Dari penelusuran, “AMDAL PT J Resources Bolaang Mongondow sudah ada sejak 2007 dan sampai sekarang sudah beberapa kali mengalami addendum,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara Marly Gumalag. Beliau sebelumnya adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut. Dalam addendum AMDAL di tahun 2015, perusahaan sudah memasukan lokasi Jalina dan Tapagale.(Klik24)

Latest news

Walikota Kotamobagu Resmikan Taman Bermain Anak di Motoboi Kecil

KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara didampingi Wakil Walikota dan Sekda Kotamobagu, meresmikan taman bermain ramah anak yang merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat...

Sungguh Bejat! Anak Tiri Dijadikan Pemuas Nafsu Selama 7 Tahun

KOTAMOBAGU - Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Kotamobagu, IT (49) warga Kotamobagu selatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan pihak berwajib, Kamis (3/9/2020).Kasus...

Berkedok Cinta, Henri Mengibuli Orang Tua Pacar, Bablas Puluhan Juta

Berkedok cinta, Henri Santoso yang mengaku sebagai PNS dengan santai menipu orang tua pacarnya hingga Rp 28,9 juta.Atas perbuatannya itu, Santoso harus berurusan dengan...

BLT-DD Desa Bungko Tahap V Cair!

BUNGKO – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 5 di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu diserahkan, Senin (31/8).Dalam kegiatan penyaluran...

Related news

Walikota Kotamobagu Resmikan Taman Bermain Anak di Motoboi Kecil

KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara didampingi Wakil Walikota dan Sekda Kotamobagu, meresmikan taman bermain ramah anak yang merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat...

Sungguh Bejat! Anak Tiri Dijadikan Pemuas Nafsu Selama 7 Tahun

KOTAMOBAGU - Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Kotamobagu, IT (49) warga Kotamobagu selatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan pihak berwajib, Kamis (3/9/2020).Kasus...

Berkedok Cinta, Henri Mengibuli Orang Tua Pacar, Bablas Puluhan Juta

Berkedok cinta, Henri Santoso yang mengaku sebagai PNS dengan santai menipu orang tua pacarnya hingga Rp 28,9 juta.Atas perbuatannya itu, Santoso harus berurusan dengan...

BLT-DD Desa Bungko Tahap V Cair!

BUNGKO – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 5 di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu diserahkan, Senin (31/8).Dalam kegiatan penyaluran...